Mengungkap Potensi Penyimpangan dalam Pemeriksaan APBD Palu: Upaya Meningkatkan Good Governance di Tingkat Lokal

Pemeriksaan APBD Palu merupakan salah satu upaya untuk mengungkap potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses pemeriksaan ini, penting untuk meningkatkan good governance di tingkat lokal guna mencegah terjadinya praktik korupsi.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Palu, Budi Santoso, mengungkap potensi penyimpangan dalam pemeriksaan APBD Palu merupakan langkah penting dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengidentifikasi potensi penyimpangan, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi yang merugikan keuangan daerah.

Salah satu cara untuk meningkatkan good governance di tingkat lokal adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBD. Hal ini penting agar setiap potensi penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, upaya mengungkap potensi penyimpangan dalam pemeriksaan APBD Palu merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi di tingkat lokal. Dengan adanya pemeriksaan yang ketat, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mendorong terciptanya good governance yang baik di daerah.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan APBD juga merupakan hal yang penting dalam upaya meningkatkan good governance. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan akan semakin sulit bagi oknum-oknum yang ingin melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, mengungkap potensi penyimpangan dalam pemeriksaan APBD Palu bukan hanya menjadi tanggung jawab BPK dan instansi terkait, namun juga merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan good governance yang baik di tingkat lokal. Semua pihak harus bekerja sama dan berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya praktik korupsi dan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan transparan.