Menjaga Keterbukaan Informasi dalam Pengawasan APBD Palu
Menjaga keterbukaan informasi dalam pengawasan APBD Palu menjadi hal yang sangat penting bagi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Dalam proses pengawasan ini, masyarakat memiliki peran yang sangat vital untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya.
Menurut Bambang Widjojanto, Ketua KPK periode 2015-2019, keterbukaan informasi merupakan kunci utama dalam pencegahan korupsi. Bambang juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan APBD untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
Dalam konteks APBD Palu, Bambang menyarankan agar pemerintah daerah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan data secara online dan transparan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana publik.
Menjaga keterbukaan informasi dalam pengawasan APBD Palu juga dapat membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Menurut Yuniarta, pakar tata kelola pemerintahan dari Universitas Indonesia, transparansi dan akuntabilitas merupakan pondasi utama dalam membangun good governance.
Dengan menjaga keterbukaan informasi dalam pengawasan APBD Palu, diharapkan dapat diciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien. Melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir dan dana publik dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara optimal.