BPK Palu

Loading

Peran Masyarakat dalam Proses Pelaporan Anggaran Palu

Peran Masyarakat dalam Proses Pelaporan Anggaran Palu


Proses pelaporan anggaran Palu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan sebuah daerah. Anggaran yang disusun dengan baik dan dilaporkan secara transparan akan memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana publik. Namun, tahukah Anda bahwa peran masyarakat dalam proses pelaporan anggaran Palu juga sangat krusial?

Menurut Dr. Arif Satria, Rektor IPB University, “Peran masyarakat dalam proses pelaporan anggaran Palu sangatlah penting. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.” Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses pelaporan anggaran Palu menjadi sangat diperlukan.

Namun, seringkali masyarakat masih enggan terlibat dalam proses ini. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang anggaran daerah dan proses pelaporannya. Menurut Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas, “Pendidikan dan sosialisasi tentang anggaran daerah perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih aware dan aktif dalam mengawasi penggunaan dana publik.”

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pemerintah daerah Palu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan anggaran. Salah satunya adalah dengan menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah daerah, LSM, dan media juga dapat memperkuat peran masyarakat dalam proses ini.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Bupati Palu, Hidayat Lamakarate, mengatakan bahwa “Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pelaporan anggaran Palu. Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan bersama.”

Dengan demikian, peran masyarakat dalam proses pelaporan anggaran Palu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sehingga, pembangunan di Kota Palu dapat berjalan dengan lebih baik dan merata untuk seluruh masyarakat.